Merdeka Belajar Melalui Asesmen Kompetensi

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan skema program asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang menjadi pengganti Ujian Nasional (UN).

Menurut Nadiem Makarim, sistem asesmen kompetensi minimum akan mempunyai dua materi untuk aspek kognitif, yakni kemampuan literasi dan numerasi.

"Materinya yang bagian kognitif ada dua."

"Satu adalah literasi, dan kedua adalah numerasi," jelasnya saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Dalam aspek literasi, Nadiem Makarim menekankan aspek pemahaman dan analisis dalam bacaan.

Menurutnya, kemampuan memahami konsep bacaan tersebut merupakan hal yang lebih penting.

"Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca."

"Literasi adalah kemampuan menganalisa sesuatu bacaan."

"Kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan itu," tutur Nadiem Makarim.

Penilaian kedua adalah numerasi yang merupakan kemampuan menganalisis angka-angka.

Saat ini, penilaian bagi siswa bukan berdasarkan mata pelajaran lagi.

Sedangkan untuk survei karakter, Nadiem Makarim memastikan program ini bukan tes.

Nadiem Makarim mengungkapkan, survei karakter ditujukan untuk mengukur dan mengetahui karakter pribadi dan wawasan kebangsaan siswa.

Pertanyaan yang akan diarahkan kepada siswa juga lebih personal, dan tentang pemahaman soal pandangan kebangsaan.

"Survei itu akan kita buat dengan cara yang akan sangat sulit untuk dipermainkan."

"Pertanyaan yang personal saja mengenai apa opininya, mengenai gotong royong, bhineka tunggal ika."

"Tapi bukan gotong royong, bhineka tunggal ika yang ditanya, tapi esensinya," beber Nadiem Makarim.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan alasan pihaknya menghapuskan program Ujian Nasional (UN).

Nadiem Makarim mengungkapkan, berdasarkan hasil survei, materi UN terlalu padat dan lebih banyak materi hafalan.

Hal tersebut diungkapkan Nadiem Makarim saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Materi UN itu yang terlalu padat, sehingga cenderung fokusnya adalah mengajarkan materi dan menghafal materi, dan bukan kompetensi," ujar Nadiem Makarim.

Selain itu, UN juga membuat para siswa, guru, hingga orang tua stres karena hanya digunakan untuk indikator keberhasilan siswa.

Padahal, menurut Nadiem Makarim, UN adalah untuk penilaian sistem pendidikan.

Nadiem Makarim menyebut UN hanya menilai aspek kognitif dan belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh.

"Isunya adalah ini sudah menjadi beban stres bagi banyak sekali siswa, guru, dan orang tua."

"Karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu," tutur Nadiem Makarim.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya membeberkan program pengganti Ujian Nasional (UN).

Nadiem Makarim memastikan program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.

"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujarnya, saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Nadiem Makarim mengungkapkan, UN tetap dipertahankan pada 2020, dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya."

"Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu, silakan lanjut untuk 2020."

"Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," tutur Nadiem Makarim.

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar.'

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Sebelumnya, Nadiem Makarim menilai secara prinsip wacana penghapusan Ujian Nasional tak bisa dipandang satu sisi.

"Ini juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa, untuk menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," katanya di Kemendikbud, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Ada pun wacana penghapusan Ujian Nasional, menurut Nadiem Makarim, berangkat dari aspirasi masyarakat, terutama dari wali murid dan guru.

Namun, dirinya mengatakan jangan sampai wacana penghapusan Ujian Nasional itu justru ditelan mentah-mentah oleh publik.

"Bukan ingin menghapuskan, tapi menghindari hal-hal yang negatif dari sisi stres, seperti menghukum siswa yang mungkin dari bidang itu dan lain-lain," jelasnya.

Nadiem Makarim mengungkapkan, pendidikan nantinya akan berbasis pada kebutuhan dunia kerja dan lainnya, yang membutuhkan perubahan cukup besar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi pendidikan.

"Untuk mencapai itu kan ada beberapa hal, deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan."

"Makanya platfornya yang kami sebut itu #MerdekaBelajar."

"Merdeka untuk lembaga, merdeka untuk guru, merdeka untuk murid dan mahasiswa, dan itu adalah step pertama," bebernya.

Selain itu, Nadiem Makarim mengatakan, adanya penyederhanaan kurikulum dan asesmen untuk beralih ke kompetensi.

"Dan dari situ harus adanya penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun asesmen, agar beralih pada yang sifatnya kompetensi dan bukan saja menghafal informasi."

"Itu suatu perubahan juga yang akan terus kita terapkan dan kita sempurnakan," jelas Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim juga menyampaikan, hal terpenting dari perubahan yang ingin ia terapkan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik.

"Dan tentunya yang terpenting adalah peningkatan kualitas dari SDM pendidik, baik di vokasi maupun di unit pendidik dalam SMA, SD, SMP kita."

"Itu adalah kunci dari fokus aktivitas kita, berarti semua itu adalah mengarah kepada pelatihan peningkatan dan penyederhaan hidup seorang pendidik," tambahnya.

Ujian nasional tetap diterapkan tahun 2020 mendatang

Nadiem Makarim Makarim mengatakan wacana tersebut tengah dikaji oleh jajarannya.

"Nanti ditunggu karena enggak makan waktu terlalu lama, hasil kajiannya akan kita share."

"Baru minggu lalu kan tahap asesmen, tahap mengevaluasi," kata Nadiem Makarim di Kemendikbud, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Dengan demikian, Nadiem Makarim mengatakan sistem Ujian Nasional masih akan digunakan pada tahun 2020 mendatang.

Untuk tahun 2020, sistem UN untuk menentukan kelulusan, Nadiem Makarim, masih akan digunakan.

"Cuma sudah kami umumkan biar tenang. Sebenarnya ini keputusan untuk yang setahun berikutnya," ucapnya. 

Sumber: damaruta.com dari wartakota.tribunnews.com